Masyarakat Adat Perjuangkan Tanah Ulayat

Barabai, BARITO
Komunitas masyarakat adat di Kalsel kini terus berusaha mendapat pengakuan dari pemerintah. Salah satunya masalah hak ulayat, dimana klaim adat atas sebuah kawasan hutan kadang berbenturan dengan status hutan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti status hutan lindung.
Klaim adat atas status hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dianggap oleh masyarakat adat di daerah tidak mengakomodir kepentingan adat mereka. Sehingga masalah ini perlu dirumuskan agar pemerintah mengakui atas hak ulayat dari masyakat adat demi kelangsungan hidup mereka yang notebenenya tinggal di kawasan terpencil, seperti di Pegunungan Meratus.
Ditegaskan Ketua Persatuan Masyarakat Adat (Permada) Kalsel, Jonson Masri, sudah banyak contoh hak adat ini kadang tidak dihiraukan oleh pemerintah terkait dalam pemanfaatan hutan. Seperti pembukaan lahan sawit, batubara, sarang walet.
Untuk itu mereka ingin merekomendasikan tentang masalah tanah ulayat ini. Pengakuan pemerintha atas tanah ulayat sangat penting sekali demi kelangsungan hidup mereka yang tinggal di kawasan hutan. Pemerintah dengan mudah jika izin kepada pihak investor untuk memanfaatkan hutan yang di dalamnya terdapat tanah ulayat.
Fakta-fakta demikian soelah-olah keberdaan tanah ulayat ini menjadi samar atau sengaja dibikin samar-samar alias abu-abu. Sehingga masyarakat adat yang masih terkebelakang ini kadang menjadi penonton saja ketika tanah ulayat mereka dieksploitasi. “Jadi kedepan kami akan rekomendasikan hasil kesepakatan masyarakat adat ini agar hak-hak adat mereka lebih diperhatikan,” ungkap Jonson kepada wartawan saat pembukaan Kongres Permada di Desa Atiran Kabupaten HST, Senin (11/8).
Selain itu tandas Jonson, yang menjabat sebagai Ketua Permada Kalsel periode 2003-2008 ini, masalah pendidikan juga masih dirasakan masih belum menyentuh kepada masyarakat terpencil seperti di kawasan meratus ini. Untuk itu dia berharap, ada tenaga pendidik yang memprioritaskan masyarakat adat ini untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik.
Tak kalah penting lagi, harapnya, masalah infra struktur juga harus menyentuh ke kawasan pedalaman seperti jalan dan jembatan. Sebab, keberadaan jalan ini sangat penting agar memudahkan transportasi masyarakat yang tinggal di pedalaman.
Sementara itu, Gubernur Kalsel, Drs H Rudy Ariffin MM, berkesampatan membuka langsung Kongres Permada Kalsel ini. Kendati harus naik gunung untuk mencapai lokasi kongres ini. “Saya meresa bangga dan bahagia bisa bertatap muka secara langsung dengan masyarakat adat ini. Dimana keberadaan masyarakat adat merupakan bagian dari rakyat yang harus mendapat perhatian dari pemerintah,” tegasnya.
Selain itu dia juga berharap, dalam Kongres Permada ini bisa membuat program kerja yang realistis. “Buat program yang bisa dilaksanakan dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat,” harapnya. muh