Banjarmasin, BARITO
2011 lalu, Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menerima sekitar 30 laporan sengketa lahan. Sengketa tersebut antara perusahaan dan masyarakat di Kalsel. Lokasi terbanyak di Kabupaten Tanah Bumbu, Balangan, Tanah Laut dan Kotabaru.
Konflik lahan ini kebanyakan melibatkan
perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Jika tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten setempat, maka dikhawatirkan tragedi kemanusiaan seperti di Mesuji bisa terjadi di Kalsel.
"Sekitar 30 laporan sengketa lahan yang masuk ke kami," beber Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Safaruddin, SH, MH, Sabtu tadi.
Safaruddin menambahkan, laporan tersebut memang paling banyak dari Kabupaten Tanah Bumbu, Balangan, Tanah Laut dan Kotabaru.
Politisi Demokrat ini khawatir sengketa lahan bisa memicu konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar karena lahan mereka dicaplok oleh perusahaan.
"Hasil inventarisir kami di Komisi I, Masalah lahan ini kita harapkan tidak sampai seperti di Mesuji," katanya.
Harapan Komisi I ini sangat beralasan karena baru-baru tadi masih terjadi sengketa lahan antara masyarakat Desa Buntu Karau, Kabupaten Balangan dengan salah satu perusahaan batu bara. Karena itu, lanjut Safaruddin, pihaknya hingga sekarang masih memantau permasalahan tersebut.
Disamping memantau, pihaknya juga berencana akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait, seperti Badan Kesbangpolinmas Kalsel, Badan Petanahan Nasional (BPN) dan Polda Kalsel.
"Dalam waktu dekat akan kita agendakan rapat koordinasi dengan beberapa dinas terkait. Agenda tersebut untuk mengantisipasi kasus "berdarah" seperti di Mesuji terjadi di Kalsel," imbuhnya.
Selama ini hanya memfasilitasi antara dua belah pihak yang berkonflik, sambungnya, itupun jika mereka meminta adanya mediasi dari Komisi I.
"Beberapa kali kita ada melakukan mediasi, namun kalau permasalahan konflik lahan bisa diselesaikan pemkab, ya kita sifatnya mengawal saja," paparnya.
2012, Inventarisir permasalahan sengketa lahan di Kalsel akan kembali dilakukan. Hal ini akan menjadi salah satu prioritas kerja dari Komisi I DPRD Kalsel.
"Kita khawatir konflik ini bisa memanas dan tak terkendalai, kalau tidak diinventarisir," katanya.sop
2011 lalu, Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menerima sekitar 30 laporan sengketa lahan. Sengketa tersebut antara perusahaan dan masyarakat di Kalsel. Lokasi terbanyak di Kabupaten Tanah Bumbu, Balangan, Tanah Laut dan Kotabaru.
Konflik lahan ini kebanyakan melibatkan
perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Jika tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten setempat, maka dikhawatirkan tragedi kemanusiaan seperti di Mesuji bisa terjadi di Kalsel.
"Sekitar 30 laporan sengketa lahan yang masuk ke kami," beber Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Safaruddin, SH, MH, Sabtu tadi.
Safaruddin menambahkan, laporan tersebut memang paling banyak dari Kabupaten Tanah Bumbu, Balangan, Tanah Laut dan Kotabaru.
Politisi Demokrat ini khawatir sengketa lahan bisa memicu konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar karena lahan mereka dicaplok oleh perusahaan.
"Hasil inventarisir kami di Komisi I, Masalah lahan ini kita harapkan tidak sampai seperti di Mesuji," katanya.
Harapan Komisi I ini sangat beralasan karena baru-baru tadi masih terjadi sengketa lahan antara masyarakat Desa Buntu Karau, Kabupaten Balangan dengan salah satu perusahaan batu bara. Karena itu, lanjut Safaruddin, pihaknya hingga sekarang masih memantau permasalahan tersebut.
Disamping memantau, pihaknya juga berencana akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait, seperti Badan Kesbangpolinmas Kalsel, Badan Petanahan Nasional (BPN) dan Polda Kalsel.
"Dalam waktu dekat akan kita agendakan rapat koordinasi dengan beberapa dinas terkait. Agenda tersebut untuk mengantisipasi kasus "berdarah" seperti di Mesuji terjadi di Kalsel," imbuhnya.
Selama ini hanya memfasilitasi antara dua belah pihak yang berkonflik, sambungnya, itupun jika mereka meminta adanya mediasi dari Komisi I.
"Beberapa kali kita ada melakukan mediasi, namun kalau permasalahan konflik lahan bisa diselesaikan pemkab, ya kita sifatnya mengawal saja," paparnya.
2012, Inventarisir permasalahan sengketa lahan di Kalsel akan kembali dilakukan. Hal ini akan menjadi salah satu prioritas kerja dari Komisi I DPRD Kalsel.
"Kita khawatir konflik ini bisa memanas dan tak terkendalai, kalau tidak diinventarisir," katanya.sop
Tidak ada komentar:
Posting Komentar